Get Adobe Flash player

Pimpinan

  • bu.jpg
  • mi.jpg

Hakim

  • c1.jpg
  • c7.jpg
  • hakim pak darmi.jpg

Pilihan Bahasa

Kalender Anda

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Login SMS Gateway

Login Direktori Simpeg

Galeri Wisata

  • air mancur.jpg
  • bedegung.jpg
  • bkb.jpg
  • gunung_dempo.jpg
  • gunung_jempol..jpg
  • istana.jpg
  • jembatan ampera.jpg
  • ledeng.jpg
  • museum_balaputra.jpg
  • pulo_kemaro.jpg
  • puntikayu.jpg
  • ranau.jpg
  • rumah rakit.jpg
  • rumah_limas.jpg
  • siguntang.jpg
  • teluk.jpg

SELAMAT DATANG DAN TERIMA KASIH TELAH BERKUNJUNG DI SITUS RESMI PENGADILAN AGAMA LAHAT, CONTACT US: pengadilan_agama_lahat@yahoo.com / luqvirendyrosyid@gmail.com

FOKUS PENGADILAN AGAMA LAHAT

8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

  1. Organisasi
        Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
  2. Tatalaksana
        Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance.
  3. Peraturan Perundang-undangan
        Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.
  4. Sumber Daya Manusia Aparatur
        SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
  5. Pengawasan
        Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN.
  6. Akuntabilitas
        Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi.
  7. Pelayanan publik
        Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
  8. Mindset dan cultural Set Aparatur
        Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi


Pengadilan Agama Lahat adalah salah satu instansi lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara perdata ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dengan wilayah hukum meliputi Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagar Alam.

KEWENANGAN MUTLAK (ABSOLUTE COMPETENSI)

yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama. Dalam istilah lain disebut “Atribut Van Rechsmacht”.

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama adalah Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang :

PERKAWINAN

Yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :

POLIGAMI

Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;

DISPENSASI KAWIN

Pencegahan perkawinan;

Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

PEMBATALAN PERKAWINAN

Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;

Perceraian karena talak;

Gugatan perceraian;

Penyelesaian harta bersama;

Penguasaan anak-anak;

Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhinya;

Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;

Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;

Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

Pencabutan kekuasaan wali;

Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;

Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;

Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

WARIS

Yang dimaksud dengan “Waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

WASIAT

Yang dimaksud dengan “Wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

HIBAH

Yang dimaksud dengan “Hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

WAKAF

Yang dimaksud dengan “Wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

ZAKAT

Yang dimaksud dengan “Zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

INFAQ

Yang dimaksud dengan “Infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.

SHADAQOH

Yang dimaksud dengan “Shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan pahala semata.

EKONOMI SYARI'AH

Yang dimaksud dengan “Ekonomi Syari'ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi :

Bank syari'ah;

Lembaga keuangan mikro syari'ah;

Asuransi syari'ah;

Reasuransi syari'ah;

Reksa dana syari'ah;

Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;

Sekuritas syari'ah;

Pembiayaan syari'ah;

Pegadaian syari'ah;

Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan

Bisnis syari'ah.

KEWENANGAN RELATIF (RELATIVE COMPETENSI)

yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi), hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara. Ketentuan umum menentukan gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (Pasal 120 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Dalam Perkara perceraian gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri (Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989). Dalam istilah lain kewenangan relatif ini disebut “Distribute van Rechtsmacht”. Pengadilan yang berhak mengadili suatu perkara dalam bahasa latin disebut dengan istilah “Actor Sequitur Forum Rei”.

KEWENANGAN MUTLAK (ABSOLUTE COMPETENSI)

yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama. Dalam istilah lain disebut “Atribut Van Rechsmacht”.

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama adalah Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang :

PERKAWINAN
Yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :

  • Izin beristri lebih dari seorang;
  • Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
  • Dispensasi kawin;
  • Pencegahan perkawinan;
  • Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
  • Pembatalan perkawinan;
  • Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
  • Perceraian karena talak;
  • Gugatan perceraian;
  • Penyelesaian harta bersama;
  • Penguasaan anak-anak;
  • Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhinya;
  • Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
  • Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
  • Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
  • Pencabutan kekuasaan wali;
  • Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
  • Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
  • Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
  • Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
  • Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
  • Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

WARIS
Yang dimaksud dengan “Waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

WASIAT
Yang dimaksud dengan “Wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

HIBAH
Yang dimaksud dengan “Hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

WAKAF
Yang dimaksud dengan “Wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

ZAKAT
Yang dimaksud dengan “Zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

INFAQ
Yang dimaksud dengan “Infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.

SHADAQOH
Yang dimaksud dengan “Shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan pahala semata.

EKONOMI SYARI'AH
Yang dimaksud dengan “Ekonomi Syari'ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi :

  • Bank syari'ah;
  • Lembaga keuangan mikro syari'ah;
  • Asuransi syari'ah;
  • Reasuransi syari'ah;
  • Reksa dana syari'ah;
  • Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
  • Sekuritas syari'ah;
  • Pembiayaan syari'ah;
  • Pegadaian syari'ah;
  • Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
  • Bisnis syari'ah.


2.     KEWENANGAN RELATIF (RELATIVE COMPETENSI)

yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi), hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara. Ketentuan umum menentukan gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (Pasal 120 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Dalam Perkara perceraian gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri (Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989). Dalam istilah lain kewenangan relatif ini disebut “Distribute van Rechtsmacht”. Pengadilan yang berhak mengadili suatu perkara dalam bahasa latin disebut dengan istilah “Actor Sequitur Forum Rei”.

Pegawai dan Honorer

  • 8.jpg
  • 9.png
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 21t.jpg
  • 37.jpg
  • 40.jpg
  • 46.jpg
  • a10.jpg
  • a12.jpg
  • a16.jpg
  • a19.jpg
  • a20.jpg
  • a22.jpg
  • a24.jpg
  • a25.jpg
  • a26.jpg
  • a28.jpg
  • a31.jpg
  • a32.jpg
  • a33.jpg
  • a34.jpg
  • a35.jpg
  • a37.jpg
  • fitrah.jpg
  • humaidi.jpg
  • imam mujaddid alhakimi.jpg
  • jhoo.jpg
  • web nanda.jpg
  • zul.jpg

Galery Foto

  • a.jpg
  • a1.jpg
  • aa.jpg
  • ab.jpg
  • ac.jpg
  • b.jpg
  • bpt1.jpg
  • bpt2.jpg
  • bpt3.jpg
  • bpt6.jpg
  • bpt7.jpg
  • bpt11.jpg
  • c.jpg
  • cicic.jpg
  • d.jpg
  • dsc.jpg
  • dsc0.jpg
  • dsc_0710.jpg
  • dsc_0768.jpg
  • e.jpg

Jajak Pendapat

Bagaimana Informasi yang ditampilkan di website ini?
 

Pengunjung saat ini

Kami punya 12 tamu online

Situs Terkait












Data Kunjungan

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini110
mod_vvisit_counterKemarin59
mod_vvisit_counterMinggu ini222
mod_vvisit_counterMinggu Lalu646
mod_vvisit_counterBulan ini3590
mod_vvisit_counterBulan lalu5392
mod_vvisit_counterAll days2945305

Kami punya: 12 tamu online
Your IP: 54.196.38.114
 , 
Today: Jul 17, 2018

PA Se Sumsel


Login Portal SIMARI


Media Sosial PA. Lahat

    Pengadilan Agama Lahat